PEKAT. KOMPAS MERDEKA COM – Media Kompas Merdeka com terus berkomitmen mengawal transparansi anggaran pendidikan miliaran rupiah di Kabupaten Dompu. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Dompu NTB memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai prinsip swakelola, transparan, akuntabel dan gotong royong, sebagaimana amanat Peraturan Dirjen Vokasi Nomor 55 Tahun 2025 tentang Juknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Dikpora Dompu H. Rifaid MPd melalui Kabid Pendidikan Dasar Dikdas H. Nurdin AP kepada awak media Kompas Merdeka com di ruang kerjanya pada Selasa 29 September 2026 pagi. Ia menegaskan seluruh pelaksanaan revitalisasi di Kabupaten Dompu harus mengacu pada RAB dan gambar yang telah ditetapkan kementerian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabid Dikdas menjelaskan total jumlah sekolah yang lolos Bimtek dan mendapatkan program revitalisasi tahap awal di Kabupaten Dompu sebanyak tiga puluh satu sekolah, terdiri dari tujuh belas Sekolah Dasar SD dan empat belas Sekolah Menengah Pertama SMP, dengan anggaran rata-rata di atas satu miliar rupiah per sekolah yang bersumber dari APBN 2026.
Sementara itu berdasarkan data verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI yang dihimpun media Kompas Merdeka com, total satuan pendidikan di Kabupaten Dompu yang dinyatakan lolos verifikasi mencapai delapan puluh tiga satuan pendidikan, meliputi sebelas TK PAUD, lima puluh dua SD, lima belas SMP, serta lima SKB dan PKBM yang sudah disetujui.
H. Nurdin merinci pelaksanaan revitalisasi tersebut tidak berjalan bersamaan karena melalui tahapan yang ketat. Untuk tahap satu ada empat sekolah yang sudah mencapai delapan puluh persen, kemudian untuk tahap ADT tujuh belas SD baru rencana tanda tangan Perjanjian Kerja Sama PKS, lima sekolah sudah jalan dua minggu lalu dan dua belas sekolah menyusul.
Ia menghimbau kepada seluruh Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP penerima program agar memprioritaskan kualitas bangunan sesuai petunjuk RAB maupun gambar, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai bentuk pemberdayaan dan gotong royong.
Tidak boleh diberikan borongan kepada orang luar atau dipihakketigakan, karena sudah ada Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan P2SP yang mengerjakan. Itu prinsipnya, tegas H. Nurdin kepada media Kompas Merdeka com. Hal ini untuk mencegah praktik percaloan proyek yang merugikan negara.
Adapun ruang lingkup pekerjaan revitalisasi meliputi pembangunan Ruang Kelas Baru RKB, Toilet siswa, Ruang Administrasi, Ruang Keterampilan, Kantin Sekolah, serta rehabilitasi berat dan sedang yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing satuan pendidikan.
Seperti di SLBN 2 Dompu Kecamatan Manggelewa, pekerjaan revitalisasi memiliki masa pelaksanaan seratus delapan puluh hari kalender terhitung 17 Juni 2026 dengan nilai anggaran dua miliar enam ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah, yang dikelola langsung oleh P2SP sekolah.
Di sisi lain program strategis ini juga mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pilar Keadilan Dompu. Kepada media Kompas Merdeka com, LBH berencana melaporkan proyek revitalisasi SDN 11 Pajo yang bernilai satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah karena diduga terjadi pemborosan anggaran negara.
Ketua LBH Pilar Keadilan Dompu Indra Mauludin SH MH menyoroti atap SDN 11 Pajo yang baru saja direhabilitasi pada tahun 2025 melalui dana reguler, namun dibongkar total kembali pada proyek revitalisasi 2026, sehingga patut diduga ada perencanaan yang tidak matang dan merugikan keuangan negara.
Menanggapi sorotan tersebut Kabid Dikdas berharap pelaksanaan pembangunan di tiga puluh satu sekolah yang telah lolos Bimtek ini berjalan lancar, tepat waktu dan berkualitas, serta benar-benar menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Bumi Nggahi Rawi Pahu.
Program revitalisasi PAUD, SD dan SMP ini diharapkan menjadi intervensi penting untuk menjawab persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Dompu, terutama sekolah yang selama ini mengalami kerusakan berat dan membutuhkan fasilitas baru yang layak bagi peserta didik. Media Kompas Merdeka com akan terus mengawal program ini hingga tuntas.
JURNALIS BENNY TAMBORA
Komentar