Kompasmerdeka | Opini, Kamis 10 September 2026— Ada ironi yang terawat saban tahun di balik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ketika anggaran untuk kegiatan seremonial, spanduk penyambutan, hingga rapat-rapat formal dipastikan selalu aman, urusan paling krusial bagi warga di saat duka justru luput dari perhitungan: krisis tenaga pemulasaraan jenazah.
Di beberapa desa, pemandangan ini berulang. Saat ada warga yang meninggal dunia, masyarakat kerap kelabakan mencari siapa yang bisa memandikan dan mengafani jenazah sesuai syariat. Petugas yang ada mayoritas sudah sepuh, sementara regenerasi macet total. Ini bukan lagi sekadar isu keagamaan, melainkan bentuk kelalaian dalam pemenuhan pelayanan sosial dasar warga.
Jebakan Formalisme dan Pembatasan Kuota Mengapa krisis ini tak kunjung usai?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jawabannya ada pada pola pikir anggaran yang masih terbelenggu formalisme. Kalaupun ada alokasi untuk pelatihan pemulasaraan jenazah dari tingkat desa, bentuknya sering kali sebatas “mengugurkan kewajiban” dalam laporan belanja.
Modelnya serba terbatas: digelar di balai desa, mengundang satu-dua perwakilan per dusun, lalu selesai begitu spanduk acara diturunkan. Model pelatihan berkuota ini terbukti gagal total.
Ketika terjadi musibah di satu RT atau dusun, perwakilan yang pernah diundang belum tentu ada di tempat atau siap bertugas. Transfer ilmu terhenti di lembar presensi kehadiran, bukan menjadi keterampilan yang mengakar di tengah warga.
Geser Anggaran Acara, Bawa Pelatihan ke Setiap Dusun
Di sinilah efisiensi anggaran harus ditagih keberaniannya. Pemangkasan biaya acara-acara formalitas, konsumsi berlebihan, hingga perjalanan dinas yang minim urgensi bukanlah langkah mundur, melainkan jalan keluar. Dana hasil penghematan tersebut punya angka yang sangat cukup jika benar-benar dialihkan untuk kepentingan riil warga.
Solusinya jelas dan konkret: bawa pelatihan pemulasaraan jenazah langsung ke tiap-tiap dusun.
Tanpa Batas Kuota Undangan: Pelatihan di tingkat dusun membuka ruang bagi siapa saja—pemuda, ibu-ibu, hingga pengurus masjid setempat—tanpa dibatasi selembar surat undangan perwakilan.
Kemandirian Tiap Wilayah: Setiap dusun dipastikan memiliki tim pemulasaraan mandiri (baik laki-laki maupun perempuan), sehingga warga tak perlu bingung meminjam tenaga dari dusun tetangga saat musibah datang.
Kepastian Sarana dan Insentif: Anggaran yang dihemat bisa dipakai untuk menyediakan kit pemulasaraan yang layak di tiap dusun, sekaligus memberikan honorarium insentif sebagai bentuk penghormatan atas kerja kemanusiaan mereka.
Saatnya Anggaran Berpihak pada Kebutuhan Nyata
Uang publik tidak boleh berhenti sekadar menjadi bahan panggung seremonial atau pemenuhan administratif birokrasi. Keberhasilan pengurusan anggaran desa tidak diukur dari seberapa meriah acara yang digelar, melainkan seberapa hadir negara dan pemerintah desa dalam momen-momen paling krusial kehidupan warganya—termasuk di titik terdesak saat duka menghampiri.
Memindahkan anggaran dari meja seremoni ke ruang-ruang pelatihan di tiap dusun adalah ujian sejatinya: apakah APBDes dirancang untuk melayani gaya birokrasi, atau benar-benar untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya?
Komentar