ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terus mendorong keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satunya melalui kegiatan ekspose Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam format talk show bertajuk “Surambi Nogori, Bupati Menyapa: Bersama Membangun Negeri.”
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Rokan Hulu tersebut berlangsung Selasa, 15 September 2026, pukul 09.00 hingga 11.00 WIB di Studio II Diskominfo Rohul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam talk show kali ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Rokan Hulu menjadi narasumber dengan mengangkat tema “Infrastruktur Berkualitas, Rokan Hulu Maju: Membangun Konektivitas, Menggerakkan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan.”
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu H. Zulfikri, ST hadir sebagai narasumber utama. Ia didampingi Dr. Hj. Hidayati, S.Kom., M.Pd.I serta Mawardi Azhar, ST., MM, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Rohul sebagai narasumber pendamping.
Kegiatan ini menjadi salah satu media Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui media massa maupun kanal resmi pemerintah.
PUPR Memiliki Peran Strategis
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Ruang lingkup tugas tersebut mencakup sejumlah bidang strategis. Sekretariat menangani aspek perencanaan, keuangan dan administrasi umum.
Sementara Bidang Bina Marga berkaitan dengan jalan dan jembatan, Bidang Sumber Daya Air menangani sungai, irigasi dan drainase, Bidang Penataan Ruang berkaitan dengan tata ruang, sedangkan Bidang Jasa Konstruksi menangani antara lain sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Dalam menjalankan tugasnya, PUPR juga memiliki fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan kewenangannya.
Infrastruktur dan Visi Pembangunan Rohul
Pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu periode 2025–2029, yakni:
“Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, yang Religius melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Dalam konteks tersebut, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata. Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase dan tata ruang menjadi bagian dari upaya membuka konektivitas antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.
Dorong Efisiensi Melalui Pemanfaatan Aspal Sisa
Salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan tugas PUPR Rohul pada 2026 adalah upaya pemanfaatan kembali material aspal yang masih layak digunakan.
Pada 6 Agustus 2026, PUPR Rohul melakukan penanganan jalan berlubang di kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan memanfaatkan serpihan aspal sisa pekerjaan jalan yang masih layak pakai.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Rohul H. Zulfikri, ST, bersama jajaran Bidang Jalan dan Jembatan. Saat itu, kegiatan turut didampingi Rezki Rades, ST, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hulu.
Material sisa tersebut dimanfaatkan untuk menangani kerusakan jalan ringan hingga sedang.
Langkah tersebut memiliki sisi efisiensi karena material yang masih dapat dimanfaatkan tidak langsung menjadi limbah. Sebaliknya, material tersebut dikembalikan untuk mendukung penanganan kerusakan jalan.
Pemanfaatan material sisa juga berpotensi mempercepat respons terhadap kerusakan jalan, terutama untuk penanganan awal, sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan material baru.
Meski demikian, pemanfaatan aspal sisa tersebut perlu tetap memperhatikan spesifikasi teknis, kualitas material dan standar pekerjaan jalan agar hasil penanganannya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
Swakelola dan Respons Cepat
Selain pemanfaatan material sisa, pola swakelola dalam pemeliharaan jalan juga menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan kecepatan penanganan kerusakan infrastruktur.
Dengan pola tersebut, penanganan sejumlah kerusakan jalan dapat dilakukan secara lebih responsif sesuai kondisi lapangan, terutama untuk pekerjaan pemeliharaan yang membutuhkan penanganan cepat.
Pendekatan tersebut menjadi semakin penting di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga setiap rupiah anggaran pembangunan infrastruktur dituntut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Pemeliharaan Jalan Berbasis Kondisi Lapangan
PUPR Rohul juga terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan berdasarkan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Sejumlah ruas yang menjadi bagian dari penanganan infrastruktur jalan antara lain Jalan Lingkar KM 4 Pasir Pengaraian, Banjar Datar–Rokan IV Koto, Tambusai Timur–Lubuk Kerapat serta Dalu-Dalu–Pekan Tebih.
Pola pemeliharaan seperti ini menjadi penting untuk menjaga tingkat kemantapan jalan sekaligus mencegah kerusakan berkembang menjadi lebih berat yang pada akhirnya membutuhkan biaya penanganan lebih besar.
Tantangan Inovasi ke Depan
Ke depan, inovasi PUPR Rohul masih dapat dikembangkan tidak hanya pada pemanfaatan material jalan.
Pemanfaatan sistem pemetaan jalan rusak berbasis digital atau GIS, pembangunan database kondisi jalan dan jembatan, penggunaan material lokal dan material daur ulang, hingga penguatan sistem pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari transformasi pelayanan infrastruktur.
Demikian pula dengan penerapan pemeliharaan preventif, sehingga kerusakan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan berat.
Yang tidak kalah penting adalah integrasi data kondisi infrastruktur dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya berdasarkan usulan, tetapi juga berdasarkan data kondisi lapangan, tingkat urgensi dan manfaat bagi masyarakat.
Melalui talk show “Surambi Nogori, Bupati Menyapa”, berbagai kebijakan dan program PUPR tersebut diharapkan dapat diketahui masyarakat secara lebih terbuka. Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan pengawasan masyarakat.
Infrastruktur yang berkualitas diharapkan menjadi fondasi bagi konektivitas, pergerakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu.*(NUR)
Komentar