PEKAT KOMPAS MERDEKA COM
Kampanye politik pemilihan Kepala Desa hari ini telah bergeser dari mimbar gagasan menjadi panggung transaksi. Ketika seorang calon menjadikan uang sebagai panglima utama pemenangan, sesungguhnya ia sedang membeli kepatuhan sesaat, bukan membangun kepercayaan jangka panjang. Ia datang dengan amplop, bukan dengan konsep.
Jika ditanya apa dampak positif politik uang, jawaban jujurnya hampir tidak ada yang substantif. Yang ada hanya efek kejut sesaat. Peredaran uang menjadi cepat di warung, di pasar, warga merasa diperhatikan sejenak. Namun itu adalah positif yang palsu dan beracun, karena ia mendidik rakyat untuk menghargai dirinya dengan harga yang sangat murah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dampak negatifnya jauh lebih nyata dan berjangka panjang. Pertama, ia melahirkan pemimpin yang sejak awal sudah berhitung rugi-laba. Modal kampanye harus kembali. Maka ketika ia duduk, yang ia pikirkan bukan jalan desa, irigasi, atau pendidikan anak, melainkan bagaimana mengembalikan modal dan mencari laba. Kedua, ia merusak mentalitas sosial, rakyat diajarkan untuk menunggu serangan fajar, bukan menunggu program kerja. Amanah dipertaruhkan kala hilangnya integritas Desa. Hal itu akan terjadi bilamana calon Kadesnya menggunakan politik uang, dan warganya senang menerimanya. Lalu untuk memuluskan praktek seperti itu dimunculkan slogan yang seakan merakyat “Calon menang warga senang”.
Apakah politik uang selaras dengan sistem demokrasi kita yang diatur dalam Undang-Undang? Sama sekali tidak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta regulasi turunannya dengan tegas melarang money politics. Demokrasi kita berasaskan kedaulatan rakyat, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Ketika uang menjadi penentu, maka asas bebas telah mati, karena pilihan tidak lagi merdeka.
Hari ini masyarakat kita sesungguhnya sudah jauh lebih elastis, kritis dan percaya diri. Masyarakat tidak lagi Buta Politik. Mereka bisa membedakan mana calon yang bekerja dengan rekam jejak, mana yang hanya bekerja saat musim kampanye. Mereka mulai pandai memilah, siapa yang membangun dengan data, siapa yang membangun dengan dusta. Kecerdasan inilah modal utama demokrasi desa.
Pertanyaan besarnya kemudian, apakah uang di atas segalanya, mengalahkan karisma ketulusan seseorang yang berjiwa membangun negeri? Sejarah desa-desa yang maju menjawab tidak. Pemimpin yang bertahan dalam ingatan rakyat bukan yang paling banyak membagi uang, melainkan yang paling tulus membagi waktu, pikiran dan tenaganya. Karisma tidak bisa dibeli di percetakan.
Inilah fenomena yang paling sering kita lihat. Saat berkampanye, perilakunya begitu sopan, begitu merunduk, begitu tulus ingin membangun. Kata-katanya manis, janjinya selangit. Namun setelah duduk di kursi empuk itu, pelan-pelan ia lupa diri. Jangankan menyapa, memberi senyum pun enggan ketika berpapasan di jalan. Seakan-akan ia tidak melihat kita, padahal ia tahu betul kita ada di situ. Itulah wajah asli dari pemimpin yang dibentuk oleh uang, bukan oleh akhlak.
Kadang kala seorang kepala desa yang sudah menang, di minggu pertama, bulan kedua, dan bulan keempat terlihat begitu rajin masuk kantor, berdisiplin, apel pagi dan menyapa warga. Namun lambat laun kehadirannya menghilang, daftar hadir kosong, pintu kantor lebih sering tertutup dari pada terbuka. Alasannya klasik, banyak tugas ke luar daerah, studi banding, koordinasi, bimtek. Padahal hakikat kepemimpinan desa adalah hadir. Sehingga kedekatan dalam hubungan sosial dengan masyarakatnya pelan-pelan semakin pudar. Seperti peribahasa, hujan sehari menghapus kemarau setahun, setia di awal menghapus ingkar di kemudian, bagai air di daun talas, awalnya menempel indah, lama-lama tergelincir hilang tanpa bekas. Pemimpin yang absen secara fisik, sejatinya sedang absen secara moral.
Dan tulisan ini pada hakikatnya adalah pesan sosial terbuka untuk masyarakat, agar kita tidak lagi diam melihat proses pembusukan demokrasi di tingkat desa yang paling bawah.
Demokrasi itu bukanlah politik dinasti yang bisa dijadikan tongkat estafet kepemimpinan seenaknya. Ketika jabatan Kades diwariskan dari bapak ke anak, dari suami ke istri, dari paman ke keponakan tanpa kompetensi, tanpa kaderisasi, itu namanya bukan kesinambungan, itu egoisme kekuasaan. Itu menutup pintu bagi putra-putri terbaik desa yang memiliki karisma dan kapasitas.
Kepemimpinan yang menjadikan uang di atas segalanya pada hakikatnya adalah kepemimpinan yang merendahkan derajat manusia. Ia merendahkan pemberi, karena dianggap bisa dibeli, dan merendahkan penerima, karena menjual harga dirinya sendiri. Seorang yang memiliki karisma tinggi tidak akan pernah mau mengandalkan hasil jerih payah orang lain untuk membeli martabat.
Maka kita harus bangkit melawan itu dari hal yang sangat kecil. Kita sisihkan peran kita. Ibaratkan semut, yang lebih mulia dan lebih akrab dalam berdonasi, memadukan sisa-sisa makanan ke dalam lubang untuk kehidupan koloninya. Semut tidak pernah korupsi, semut tidak pernah memonopoli, semut bekerja kolektif untuk hidup bersama. Itulah politik sosial yang paling jujur.
Politik sejatinya adalah ilmu untuk mengatur kehidupan bersama secara beradab. Sosial adalah jiwanya, demokrasi adalah jalannya, dan akhlak yang tulus adalah kompasnya. Seorang pemimpin yang tidak mampu mengandalkan uang dari hasil jerih payah orang lain, yang maju dengan keringatnya sendiri, dengan ide dan ketulusannya, itulah pemimpin yang sejati.
Kita harus mengajarkan kepada generasi kita bahwa memilih pemimpin yang adil dan bijak bukan soal siapa yang paling banyak memberi, tetapi siapa yang paling siap untuk tidak mengambil. Pemimpin yang adil akan takut kepada Tuhan, bukan takut tidak terpilih. Pemimpin yang bijak akan mendengar sebelum berbicara, bekerja sebelum berjanji.
Akhirnya, cerdas, tangkas, bijak dan tulus adalah empat pilar untuk keluar dari jebakan politik uang. Cerdas dalam berpikir, tangkas dalam menilai rekam jejak, bijak dalam menentukan pilihan, dan tulus dalam menjaga desa setelah memilih. Jangan jual masa depan lima tahun desa hanya untuk uang lima puluh ribu semalam.
JURNALIS BENNY TAMBORA
Komentar