ROKAN HILIR — Janji perbaikan infrastruktur kembali menjadi sorotan. Jembatan vital di Kepenghuluan Manggala Jonson, Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dilaporkan rubuh total dan tidak dapat dilalui warga, Sabtu (17/10/2026).
Ambruknya jembatan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat karena akses yang selama ini menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan warga kini terputus. Kondisi ini menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera dari pemerintah.
Bagi masyarakat setempat, jembatan bukan sekadar bangunan penghubung. Infrastruktur tersebut menjadi jalur penting bagi petani untuk mengangkut hasil panen, anak-anak untuk berangkat ke sekolah, serta warga yang membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kini, dengan kondisi jembatan yang dilaporkan rubuh total, masyarakat harus menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin membebani kehidupan warga.
Sudah Dikeluhkan, Kini Rubuh Total
Persoalan ini semakin memprihatinkan lantaran kondisi jembatan tersebut disebut-sebut telah berulang kali dikeluhkan masyarakat dan sebelumnya diharapkan mendapat perhatian pemerintah.
Namun, hingga jembatan dilaporkan ambruk total, warga masih menantikan langkah konkret untuk memulihkan akses tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat, termasuk bagaimana kondisi jembatan dipantau dan apakah langkah pencegahan telah dilakukan sebelum kerusakan semakin parah.
AWI Rohil: Bupati Jangan Tutup Mata
Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Rokan Hilir mendesak Bupati Rokan Hilir agar turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi jembatan sekaligus mendengar keluhan masyarakat.
“Kami minta Bupati Rokan Hilir turun langsung ke lapangan, lihat sendiri penderitaan warga Manggala Jonson. Jangan hanya menerima laporan manis dari bawah yang menyebut semua baik-baik saja. Jembatan ini sudah rubuh total, ini darurat!” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kondisi riil di lapangan menjadi dasar pengambilan kebijakan, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif.
Ia menilai, masyarakat di wilayah pelosok berhak memperoleh perhatian dan pelayanan infrastruktur yang layak. Terputusnya akses vital seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
“Jangan sampai warga menilai pemerintah daerah abai terhadap infrastruktur di pelosok. Manggala Jonson juga bagian dari Rokan Hilir, rakyatnya juga membayar pajak. Mereka butuh akses, bukan janji,” tambahnya.
PUPR Diminta Bergerak, Inspektorat Didorong Evaluasi
AWI Rohil mendesak instansi pekerjaan umum yang berwenang, termasuk Dinas PUPR Provinsi Riau apabila berada dalam kewenangannya, untuk segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap kondisi jembatan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting guna mengetahui penyebab ambruknya jembatan, tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan darurat, serta langkah yang harus ditempuh untuk membangun kembali akses penghubung masyarakat.
AWI juga meminta pemerintah terkait segera menyiapkan jalur alternatif yang aman bagi warga, terutama anak sekolah, petani, dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Selain itu, Inspektorat diminta melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi kelalaian dalam pemeliharaan atau pengawasan jembatan. Evaluasi harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen, riwayat pengaduan, dan kondisi teknis di lapangan.
Warga Butuh Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Janji
Ambruknya jembatan Manggala Jonson menjadi ujian bagi kesigapan pemerintah dalam merespons persoalan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pemerintah diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai pihak yang berwenang menangani jembatan tersebut, langkah darurat yang akan dilakukan, serta kepastian tahapan perbaikan atau pembangunan kembali.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini dari Bupati Rokan Hilir maupun instansi PUPR terkait mengenai penyebab ambruknya jembatan dan jadwal penanganannya.
Masyarakat kini menunggu jawaban yang konkret. Sebab, ketika jembatan sudah tidak dapat dilalui, yang dibutuhkan bukan sekadar janji perbaikan, melainkan langkah nyata untuk memulihkan akses dan memastikan keselamatan warga.
Catatan redaksi: Konfirmasi kepada Bupati Rokan Hilir, pemerintah kecamatan, pemerintah kepenghuluan, serta instansi PUPR yang berwenang perlu dilakukan sebelum publikasi. Pastikan pula dokumentasi kondisi jembatan dan riwayat pengaduan warga tersedia untuk memperkuat pemberitaan.*(Tim)
Komentar