Kompasmerdeka | Kepulauan Selayar — Benteng 10/10/2026, Pengelolaan dan alur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta LPG 3 Kg di Kabupaten Kepulauan Selayar kian mendapat sorotan tajam publik. Penyaluran energi bersubsidi dari Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) hingga ke tingkat pengecer dinilai masih menyisakan celah kerawanan yang menuntut pembuktian serta pengawasan transparan.
Meski regulasi telah mematok kriteria penerima manfaat, dinamika di lapangan menunjukkan persoalan kelangkaan, antrean panjang, hingga hambatan pasokan ke wilayah kepulauan masih menjadi beban rutin masyarakat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan Kritis Alur Hulu ke Hilir
Publik mempertanyakan akuntabilitas tata kelola BBM subsidi yang dibiayai uang negara tersebut. Sejumlah pertanyaan mendasar mengemuka:
• Bagaimana efektivitas mekanisme verifikasi dan pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi skala besar maupun penggunaan drum?
• Apakah seluruh rantai transaksi dari APMS hingga ke tingkat bawah telah tercatat secara sah dan transparan sesuai regulasi Pertamina?
• Sejauh mana data alokasi dan realisasi BBM subsidi dibuka secara berkala kepada publik?
Tingkat kerawanan jalur distribusi ini sebelumnya terbukti pada September 2026, ketika Polres Kepulauan Selayar membongkar kasus dugaan penimbunan 2.600 liter solar subsidi dalam 13 drum di Kecamatan Bontoharu. Kasus tersebut menjadi bukti konkret adanya celah hukum dan praktik penyimpangan dalam rantai pasok yang merugikan masyarakat.
Ketegasan Pemkab: Dari Instruksi Tertulis Hingga Pembentukan Satgas
Upaya pembenahan sebenarnya telah dimulai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui langkah administratif tertulis. Berdasarkan Dokumen Surat Resmi Bupati Kepulauan Selayar Nomor: 336/500.10/VIII/2026 tertanggal 21 Agustus 2026 perihal “Permintaan Optimalisasi Layanan SPBU” yang ditandatangani oleh Wakil Bupati H. Muhtar, pemerintah daerah telah menginstruksikan tiga pimpinan penyalur utama—yakni PT Patra Utama Pertiwi, PT Putriana Jaya Utama, dan CV Tanri Jaya Niaga—untuk meluruskan operasional dengan poin-poin tegas:
- Menjamin kepastian berfungsinya seluruh nossel di SPBU.
- Menjamin jam buka pelayanan mulai pukul 08.00 hingga 20.00 WITA (istirahat pukul 12.00–13.00 WITA).
- Melarang keras melayani kendaraan yang tidak memiliki plat kendaraan.
- Tegas tidak melayani kendaraan mole-mole (kendaraan tangki modifikasi) serta mewajibkan pemasangan spanduk imbauan “TIDAK MELAYANI KENDARAAN MOLE-MOLE”.
Menyingkap Celah Masalah dari Rilis Resmi Humas Pemda 28 September 2026
Di tengah tingginya desakan publik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar merespons dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan dan Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg.
Merujuk pada pemberitaan resmi Humas Pemda Kepulauan Selayar (HUMAS-IC), Rapat Koordinasi Tim Satgas digelar di Ruang Rapat Pimpinan pada Senin (28/9/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Selayar, Andi Abdurrahman, serta dihadiri unsur Forkopimda, Polres, Kejaksaan Negeri, Syahbandar, hingga pihak pengelola APMS.
Dikutip dari rilis pemberitaan Humas Pemda Selayar tersebut, Sekda Andi Abdurrahman mengakui bahwa masalah distribusi energi ini bukan hal baru.
“Persoalan ini sudah terjadi sepanjang tahun. Karena itu dibutuhkan langkah konstruktif dan koordinasi yang berjenjang hingga kecamatan dan desa, Distribusi kepulauan harus jadi perhatian khusus,” tegas Sekda Andi Abdurrahman sebagaimana dipublikasikan dalam laman resmi Pemda Selayar.
Dalam rilis tersebut, Sekda secara terbuka menyoroti potensi penimbunan serta maraknya praktik kendaraan “helikopter” yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi di APMS. Pihaknya mendesak agar penggunaan sistem barcode dimaksimalkan guna memutus mata rantai penyalahgunaan.
Sorotan APH: Masalah Ada pada Tata Kelola, Bukan Kuota
Pemberitaan resmi Humas Pemda Selayar tersebut juga membuka tabir akar masalah utama di lapangan berdasarkan kacamata Aparat Penegak Hukum (APH):
Penyalahgunaan Pengisian Berulang: Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar meminta pengelola APMS bertindak tegas membatasi kendaraan yang melakukan pengisian berulang kali. “BBM adalah kebutuhan masyarakat. Kita berharap melalui Satgas ini persoalan yang terjadi bisa diurai dan kondisi seperti ini tidak kembali terulang,” ujarnya sebagaimana dikutip dari berita Humas Pemda.
Celah Jalur Distribusi: Kasi Intel Kejaksaan Negeri Selayar membeberkan bahwa secara kalkulasi data, kuota BBM Selayar sebenarnya mencukupi. Persoalan mendasar justru terletak pada tata kelola dan jalur distribusi.
Kerawanan Wilayah Kepulauan: Humas Pemda mencatat sejumlah poin krusial yang disoroti Kejaksaan, antara lain penyalur utama yang masih terkonsentrasi di daratan, keterbatasan agen, ketergantungan pada kapal laut, lemahnya pengawasan penjualan BBM berbasis drum, hingga distribusi ke pulau-pulau yang masih mengandalkan drum.
Atas kondisi tersebut, Kejaksaan mendorong langkah konkret berupa pembangunan SPBU di wilayah kepulauan, penataan subpenyalur “satu pulau satu subpenyalur”, digitalisasi rekomendasi, pembangunan depo BBM, hingga realisasi BBM Satu Harga. Merespons hal itu, Kabag Ekonomi Setda menyatakan usulan pembangunan depo BBM dan fasilitas LPG telah diajukan ke pemerintah pusat.
Menagih Komitmen dan Pembuktian Satgas
Pemberitaan Humas Pemda Selayar menegaskan bahwa persoalan BBM di Selayar bukan sekadar masalah kecukupan kuota, melainkan ketegasan dalam memastikan BBM terdistribusi secara tepat, aman, dan sesuai aturan hukum hingga ke pelosok pulau.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Satgas agar pembentukan tim ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial atau imbauan di atas kertas. Penegakan hukum yang konsisten, sanksi tegas bagi pelaku penyimpangan di jalur resmi maupun non-resmi, serta transparansi dari pengelola APMS, Pertamina, dan APH menjadi kunci mutlak.
Redaksi terus membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sesuai kaidah jurnalistik demi menyajikan informasi yang berimbang, akurat, dan teruji di lapangan.
Komentar